Peleburan Dinas Jangan Korbankan Masa Depan Pemajuan Budaya

OPINI  :    Masyarakat Jember saat ini dihadapkan pada kebijakan kontroversial yang diambil pemerintah daerah, yakni peleburan sejumlah dinas. Salah satunya adalah penggabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang mengedepankan efisiensi dan optimalisasi struktur. Namun, publik patut mempertanyakan: efisiensi seperti apa yang sedang dibangun, dan apa yang harus dikorbankan?,dan Apakah Efisiensi harus mengorbankan Esensi ?.

Perubahan tentu bukan hal yang tabu. Reformasi birokrasi yang dirancang dengan matang dan dieksekusi dengan tepat pasti mendapat dukungan masyarakat. Namun, ketika peleburan dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik,  kebutuhan, dan fungsi khusus masing-masing sektor, hasilnya bisa berbalik arah. Alih-alih efisien, justru dapat menimbulkan kekacauan fungsi, tumpang tindih program, serta hilangnya fokus dan arah kebijakan.

Sektor kebudayaan, pariwisata, dan olahraga memiliki visi, orientasi, serta pendekatan kerja yang berbeda. Ketiganya bukan bidang yang bisa digabung begitu saja hanya karena alasan efisiensi anggaran. Terlebih jika nantinya pengelolaannya dipegang oleh pihak yang tidak memiliki pemahaman menyeluruh terhadap seluruh sektor tersebut.

Kebudayaan bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia adalah identitas kolektif masyarakat, cermin peradaban, dan potensi ekonomi daerah jika dikelola dengan tepat. Menyamakan pengelolaan kebudayaan dengan olahraga atau pariwisata dalam struktur birokrasi yang sama sangat berisiko—terutama dalam hal penentuan prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya.

Dari sisi teknis, penyatuan ini juga menimbulkan potensi kebingungan internal. Dinas yang harus mengelola tiga sektor sekaligus akan kesulitan memetakan arah kerja secara proporsional. Pada akhirnya, masyarakat sebagai penerima layanan akan terdampak langsung, mulai dari turunnya kualitas pelayanan publik hingga terhambatnya program-program pengembangan.

Penting diingat, setiap kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi terbuka, partisipasi publik, serta transparansi dalam setiap pengambilan keputusan strategis, apalagi yang menyentuh aspek identitas lokal seperti kebudayaan.

Jember dikenal memiliki kekayaan budaya yang khas, potensi wisata yang berkembang, serta energi pemuda yang kuat. Ketiga sektor ini seharusnya mendapat perhatian khusus dan dikelola dengan pendekatan yang sesuai. Bila sinergi antar sektor yang diinginkan, maka pendekatan kolaboratif berbasis program adalah pilihan yang lebih tepat, bukan dengan membongkar struktur kelembagaan yang sudah ada.

Masyarakat Jember percaya bahwa pembangunan daerah tidak harus mengorbankan jati diri. Oleh sebab itu, suara publik ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan semata, melainkan ajakan untuk meninjau kembali kebijakan secara bijak, mempertimbangkan kembali dampak jangka panjangnya, dan mencari bentuk kebijakan yang lebih tepat—yang benar-benar berpihak pada masa depan Jember yang berkelanjutan. (GusNov.Balai RW Institute)